Komite Batak Menolak Republik dan Memohon Bantuan kepada Ratu Belanda

Suara dari Medan – Komite Batak Menolak Republik dan Memohon kepada Ratu Belanda
Sumber: Nieuwe Courant, 25 Juni 1946
Diterjemahkan dan disusun ulang untuk pembaca Indonesia.

MEDAN – Sebuah komite yang mengatasnamakan masyarakat Batak yang berada di dalam kamp penampungan Rapwi (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees) di Medan, dilaporkan mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda, Wilhelmina. Telegram tersebut berisi penolakan terhadap integrasi wilayah Tapanuli ke dalam Republik Indonesia dan sebuah permohonan bantuan.

Dalam telegramnya, Komite Batak yang diketuai oleh T.M. Tampoebolon dan L. Hoetabarat Parlaoengan menyatakan berbicara atas nama sebagian besar rakyat Tapanuli yang disebutnya “menderita under chaos dan teror”. Mereka memohon campur tangan Ratu Belanda untuk mengakhiri penderitaan tersebut.

Lebih lanjut, komite ini menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan daerah mereka yang rusak hanya dapat dilakukan melalui kerja sama yang harmonis antara orang Belanda dan Batak dalam “semangat demokratis yang sesungguhnya”, yang mereka klaim sesuai dengan isi pidato Ratu Wilhelmina pada Desember 1942.

Poin terpenting dalam telegram tersebut adalah pernyataan penolakan yang tegas: “Izinkan kami menyampaikan keberatan serius kami terhadap bergabungnya Tapanuli dengan ‘Republik Indonesia’.”

Berita ini muncul di halaman yang sama dengan laporan singkat bahwa Soekarno disebut “menuntut” pengakuan atas kekuasaan de facto-nya atas Pulau Sumatra, yang menunjukkan suasana politik yang sangat terpolarisasi pada masa itu.

Ulasan dan Konteks Historis
Artikel dari Nieuwe Courant tahun 1946 ini adalah sebuah dokumen sejarah yang merefleksikan kompleksitas dan dinamika sosial-politik di Sumatra pada awal masa revolusi Indonesia.

1. Fragmen dari Suara yang Beragam:

Kliping ini menunjukkan bahwa narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah monolit. Terdapat berbagai suara dan kepentingan yang saling bersilangan. Kelompok yang menyebut diri “Komite Batak” ini mewakili segmen masyarakat yang, karena berbagai alasan (mulai dari keyakinan politik, trauma akan kekacauan, hingga hubungan historis dengan administrasi Belanda), memilih untuk tidak bergabung dengan Republik Indonesia yang baru diproklamirkan dan justru meminta perlindungan dari mantan penjajah.

2. Konteks Kamp Rapwi:

Lokasi komite ini berada di kamp Rapwi adalah hal yang krusial. Kamp-kamp ini adalah tempat penampungan bagi tahanan perang dan interniran sipil Sekutu yang dibebaskan pasca Jepang menyerah. Para penghuninya seringkali adalah orang-orang yang mengalami trauma pendudukan Jepang dan mungkin melihat Belanda sebagai pihak yang dapat mengembalikan ketertiban dan keamanan. Perspektif mereka tentu sangat berbeda dengan para pejuang republic di luar kamp.

3. Pidato Ratu Wilhelmina 1942:

Komite Batak sengaja mengutip pidato Ratu Wilhelmina pada Desember 1942. Dalam pidato itu, Ratu berjanji untuk mengadakan konferensi usai perang untuk membahas pembentukan sebuah “komunitas” (gemeenschap) Kerajaan Belanda yang baru dengan otonomi yang lebih luas untuk daerah jajahan. Kelompok pro-Belanda sering menggunakan janji ini sebagai dasar untuk menolak kemerdekaan penuh dan memilih otonomi dalam ikatan Kerajaan Belanda.

4. Realitas versus Klaim:

Klaim komite bahwa mereka mewakili “sebagian besar rakyat Tapanuli” perlu dibaca secara kritis. Mereka adalah kelompok yang terisolasi di dalam kamp dan mungkin tidak memiliki hubungan yang representatif dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan di seluruh Tapanuli. Pada kenyataannya, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan juga berkobar dengan dahsyat di tanah Batak, yang menunjukkan dukungan yang sangat besar bagi Republik.

Kesimpulan:

Artikel Komite Batak Menolak Republik bukan sekadar laporan sejarah, tetapi sebuah pengingat bahwa perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia diwarnai oleh berbagai tarikan kepentingan, trauma, dan harapan yang berbeda-beda. Ia menggambarkan upaya Belanda untuk memanfaatkan perbedaan ini sebagai strategi politik (divide et impera) dalam upayanya untuk kembali berkuasa. Pada akhirnya, suara untuk bersatu dalam Republik Indonesia terbukti lebih kuat, tetapi mempelajari fragmen-fragmen sejarah seperti ini membantu kita memahami bahwa nation-building adalah sebuah proses yang rumit dan penuh dengan pilihan-pilihan sulit.